Ilmumedsos.com - Bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI? 

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang pada tahun 1942 dengan tujuan untuk menyusun rancangan dasar negara Indonesia setelah kemerdekaan. BPUPKI terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia yang terpilih oleh Pemerintah Jepang.


Proses sidang resmi BPUPKI terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

Penyusunan Anggota BPUPKI: Pada tahun 1942, Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI dengan mengumpulkan tokoh-tokoh Indonesia yang terpilih dari berbagai daerah di Indonesia. Anggota BPUPKI terdiri dari 75 orang, yang terdiri dari para pemimpin partai politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh profesi.

Penyusunan Rancangan Dasar Negara: Setelah anggota BPUPKI terpilih, maka BPUPKI mulai menyusun rancangan dasar negara Indonesia. Rancangan dasar negara Indonesia terdiri dari lima buah pasal yang disebut dengan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima prinsip, yaitu: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sidang Resmi BPUPKI: Setelah rancangan dasar negara Indonesia disusun, maka BPUPKI mengadakan sidang resmi untuk membacakan dan mengesahkan rancangan dasar negara Indonesia. Sidang resmi BPUPKI ini dilakukan pada tanggal 1 Juni 1945 di Jogjakarta. Pada sidang resmi BPUPKI ini, rancangan dasar negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila disahkan dan dibacakan oleh Wakil Presiden BPUPKI, Dr. Muhammad Yamin.

Penyebaran Pancasila: Setelah sidang resmi BPUPKI selesai, maka Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mulai disebarkan ke seluruh daerah di Indonesia. Pancasila mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai dasar negara yang menjadi landasan bagi pembangunan dan pemerintahan negara Indonesia.


Penyusunan Anggota BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang pada tahun 1942 dengan tujuan untuk menyusun rancangan dasar negara Indonesia setelah kemerdekaan. 

Penyusunan anggota BPUPKI terjadi pada tahun 1942, dimana Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI dengan mengumpulkan tokoh-tokoh Indonesia yang terpilih dari berbagai daerah di Indonesia. Anggota BPUPKI terdiri dari 75 orang, yang terdiri dari para pemimpin partai politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh profesi. 

Penyusunan anggota BPUPKI ini bertujuan untuk menyusun rancangan dasar negara Indonesia yang sesuai dengan kepercayaan, kebudayaan, dan kepentingan bangsa Indonesia.

Daftar anggota BPUPKI

Berikut ini adalah daftar anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1942:


  1. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat menjabat sebagai ketua
  2. R.P. Soeroso menjabat sebagai wakil ketua
  3. Ichibangse Yoshio menjabat sebagai wakil ketua
  4. Soekarno sebagai anggota BPUPKI
  5. Mohammad Hatta sebagai anggota BPUPKI
  6. Ki Hajar Dewantara sebagai anggota BPUPKI
  7. Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja sebagai anggota BPUPKI
  8. Samsi Sastrawidagda sebagai anggota BPUPKI
  9. Sukiman Wiryosanjoyo sebagai anggota BPUPKI
  10. Kanjeng Raden Mas Hario Sosrodiningrat sebagai anggota BPUPKI
  11. KH A Ahmad Sanusi sebagai anggota BPUPKI
  12. KH Wahid Hasyim sebagai anggota BPUPKI
  13. H Agus Salim sebagai anggota BPUPKI
  14. Raden Ashar Sutejo Munandar sebagai anggota BPUPKI
  15. Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota BPUPKI
  16. Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo sebagai anggota BPUPKI
  17. Raden Ruseno Suryohadikusumo sebagai anggota BPUPKI
  18. KH Abdul Halim Majalengka (Muhammad Syaari) sebagai anggota BPUPKI
  19. KRMT Ario Wuryaningrat sebagai anggota BPUPKI
  20. Ki Bagus Hadikusumo sebagai anggota BPUPKI
  21. KH Mas Mansoer sebagai anggota BPUPKI
  22. KH Masjkur sebagai anggota BPUPKI
  23. Agus Muhsin Dasaad sebagai anggota BPUPKI
  24. Liem Koen Hian sebagai anggota BPUPKI
  25. Mas Aris sebagai anggota BPUPKI
  26. Mas Sutarjo Kartohadikusumo sebagai anggota BPUPKI
  27. AA Maramis sebagai anggota BPUPKI
  28. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro sebagai anggota BPUPKI
  29. Mas Susanto Tirtoprojo sebagai anggota BPUPKI
  30. Mohammad Yamin sebagai anggota BPUPKI
  31. Raden Achmad Soebardjo sebagai anggota BPUPKI
  32. Raden Hindromartono sebagai anggota BPUPKI
  33. AR Baswedan sebagai anggota BPUPKI
  34. Raden Mas Sartono sebagai anggota BPUPKI
  35. Raden Panji Singgih sebagai anggota BPUPKI
  36. Raden Syamsudin sebagai anggota BPUPKI
  37. Raden Suwandi sebagai anggota BPUPKI
  38. Raden Sastromulyono sebagai anggota BPUPKI
  39. Yohanes Latuharhary sebagai anggota BPUPKI
  40. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso sebagai anggota BPUPKI
  41. Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito sebagai anggota BPUPKI
  42. Oey Tiang Tjoei sebagai anggota BPUPKI
  43. Oey Tjong Hauw sebagai anggota BPUPKI
  44. Bandoro Pangeran Hario Purubojo sebagai anggota BPUPKI
  45. PF Dahler sebagai anggota BPUPKI
  46. Parada Harahap sebagai anggota BPUPKI
  47. Soepomo sebagai anggota BPUPKI
  48. Pangeran Ario Husein Jayadiningrat sebagai anggota BPUPKI
  49. Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma sebagai anggota BPUPKI
  50. Raden Abdul Kadir sebagai anggota BPUPKI
  51. Raden Abdulrahim Pratalykrama sebagai anggota BPUPKI
  52. Raden Abikusno Cokrosuyoso sebagai anggota BPUPKI
  53. RAA Purbonegoro Sumitro Kolopaking sebagai anggota BPUPKI
  54. Raden Adipati Wiranatakoesoema V sebagai anggota BPUPKI
  55. Raden Mas Margono Djojohadikusumo sebagai anggota BPUPKI
  56. RMTA Suryo sebagai anggota BPUPKI
  57. R Otto Iskandardinata sebagai anggota BPUPKI
  58. Raden Panji Suroso sebagai anggota BPUPKI
  59. Raden Ruslan Wongsokusumo sebagai anggota BPUPKI
  60. Raden Sudirman sebagai anggota BPUPKI
  61. Raden Sukarjo Wiryopranoto sebagai anggota BPUPKI
  62. Raden Buntaran Martoatmojo sebagai anggota BPUPKI


#TanyaJawab


Post a Comment

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama